Tugas Pokok dan Fungsi BNNP NTB

Kamis, 15 November 2018


Tugas Pokok BNN Provinsi NTB

sebagai Instansi Vertikal Organisasi BNN dalam wilayah Provinsi, BNNP NTB menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi NTB guna mewujudkan masyarakat yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Fungsi BNN Provinsi NTB

  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi NTB;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi NTB;
  3. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi NTB;
  4. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi NTB;
  5. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi NTB;
  6. pelayanan administrasi BNNP NTB; dan
  7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP NTB.

 

Selain melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi NTB, guna menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius di Provinsi NTB, BNNP NTB melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan serta pelaksana kebijakan teknis dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, dengan menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

 

1. Bagian Umum

  • penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
  • penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP;
  • penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;
  • penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
  • penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat; dan
  • penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

 

2. Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan:

  • penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi NTB;
  • penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi NTB;
  • penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi NTB;
  • penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi NTB; dan
  • penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi NTB.

 

3. Rehabilitasi:

  • penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi NTB;
  • penyiapan pelaksanaan asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi NTB;
  • penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah Provinsi NTB;
  • penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi NTB;
  • penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi NTB; dan
  • penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang rehabilitasi kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi NTB; dan
  • penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi NTB.

 

4. Pemberantasan dengan kegiatan:

  • penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi NTB;
  • penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dalam wilayah Provinsi NTB;
  • penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi NTB;
  • penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi NTB;
  • penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dalam wilayah Provinsi NTB;
  • penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi NTB;
  • penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi NTB;
  • penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi NTB; dan
  • penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi NTB.